Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
|
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994
Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
|
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
|
Peraturan Menteri LH Nomor 29 Tahun 2009
Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah
|
Peraturan Menteri LH Nomor 3 Tahun 2012
Taman Kehati
|
Peraturan Menteri LHK Nomor P.94 Tahun 2016
Jenis Invasif
|
Peraturan Menteri LHK Nomor P.20 Tahun 2018
Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
|
Peraturan Menteri KKP Nomor 61 Tahun 2018
Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
|
Peraturan Menteri LHK Nomor P.92 Tahun 2018
Perubahan Atas Permen LHK No. P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
|
Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Permen LHK No. P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
|
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 122 Tahun 2018
Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa
|
Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 14 Tahun 2022
Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
|
Perdirjen PPKL Nomor P.5 Tahun 2017
Pedoman Inventarisasi Ekosistem Padang Lamun
|
Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017
Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Tinggi Di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru
|
Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.8 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.
|
Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021
Petunjuk Teknis Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial
|
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2021
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2025
|
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 37 Tahun 2022
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2027
|
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2023
Pedoman Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau Keanekaragaman Hayati
|
