Generic placeholder image
Inventarisasi SDALH Tutorial Penyusunan DDDTLH Dokumen Kajian P3E Bali Nusra

REGULASI - KLHS

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

Tata Cara Penyelenggaraan KLHS

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Pelaksanaan Pencapaian TPB

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 37 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Peraturan Menteri LHK Nomor P.69 Tahun 2017

Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD

Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 10 Tahun 2021

Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021

Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 5 Tahun 2022

Tata Cara Pengintegrasian KLHS dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 660_5112 Tahun 2022

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 660_5113 Tahun 2022

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD da KLHS RPJPD

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2_8755 Tahun 2023

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Ke Dalam Dokumen RPJPD/RPJMD

Surat Menteri LHK Nomor S.54 Tahun 2024

Percepatan Pelaksanaan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD
Help Desk Permohonan Data Permohonan Fasilitasi Pendaftaran Webinar/Bimtek

FAQ

Mengapa KLHS wajib dibuat? ... more

Apakah yang dimaksud dengan Persetujuan Teknis (Pertek)? ... more

Bagaimana tata cara penulisan dokumen IKPLHD? ... more

Siapa saja yang tergabung dalam tim penyusun dokumen IKPLHD? ... more